Tuban // radarrepublik.com – Penegakan hukum yang dilakukan Polres Kabupaten Bojonegoro terlihat hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melanggar hukum saja.
Tapi tidak untuk para pelanggar hukum yang punya modal untuk dapat mengatur pasal sekaligus undang-undang guna melancarkan aktivitas
Seperti yang diduga dilakukan NN dengan aktivitas yang melanggar aturan, mendirikan Pangkalan Minyak diduga yang tak berijin dengan mengontrak rumah milik BS di Wonocolo, Kec.Kedewan, Kab.Bojonegoro.
Selanjutnya, pangkalan minyak yang dibuat untuk memproduksi minyak mentah dan dikirim ke pelabuhan untuk mengisi kapal dengan menggunakan mobil tangki.
Sesuai informasi, pengisian mobil tangki itu dilakukan setiap sore hingga sampai malam,” kata warga sekitar yang namanya tak mau di tampakan.
“Dan semua itu diduga sudah dilakukan secara terstruktur dan sistematis serta ada dugaan upeti bulanan untuk baju coklat yang hasilnya untuk dinikmati oleh oknum-oknum APH bersama-sama” ujar masyarakat di lapangan.
Namun sayangnya dari informasi tersebut awak media ini konfirmasi melalui via chat WhatsApp ke Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu malah memilih bungkam.
Bungkamnya Kasat reskrim AKP Bayu ini tentunya kian menambah bukti kecurigaan masyarakat, jika Polres Bojonegoro sudah dipenuhi oknum nakal.
Menanggapi Pangkalan Minyak diduga ilegal yang kian subur beraktivitas di wonocolo bersama masyarakat meminta pada jajaran pejabat tinggi Polri, khususnya Jendral Listyo Sigit Prabowo.
Agar segera membuka matanya dengan lebar-lebar dan mengambil langkah tegas untuk menghukum oknum Aparat Penegak Hukum yang diduga terlibat aktivitas yang diduga ilegal sesuai dengan undang-undang yang ada.
Apabila kelakuan hina oknum APH ini jika terus dibiarkan, pastinya akan menambah kebobrokan citra polri di mata masyarakat, dan sekaligus membuktikan bahwa Jendral Polri Listyo Sigit Prabowo tak becus untuk membina atau memberantas oknum anggotanya yang diduga terlibat.(*)
