RADAR REPUBLIK.COM // Banyuwangi – Ketimpangan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Banyuwangi kembali disorot. Sulaiman Sabang, S.H., seorang aktivis dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK), menyampaikan kritik keras terhadap pola tindakan aparat yang dinilai tidak adil dan tebang pilih.
Dalam pernyataannya, Sulaiman menyoroti fakta bahwa banyak pedagang kecil menjadi sasaran penertiban aparat, sementara bangunan besar seperti Toko DIY dan Restoran Mie Gacoan yang diduga belum mengantongi izin dibiarkan berdiri bebas tanpa sanksi.
“Ini tidak adil. Rakyat kecil ditekan habis-habisan, sementara bangunan besar yang melanggar aturan dibiarkan begitu saja. Ini bukti bahwa banyak Perda kita ompong, hanya tajam ke bawah,” tegasnya.
Fenomena ini, menurutnya, adalah bentuk pembiaran sistematis yang mencederai rasa keadilan masyarakat. GRAK pun berinisiatif membuka Posko Pengaduan Masyarakat bagi warga yang merasa menjadi korban ketidakadilan dalam penertiban atau persoalan tata ruang.
Sulaiman mendesak Satpol PP dan dinas perizinan agar tidak berpihak dan menjalankan tugas secara profesional. Ia menekankan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua, tanpa membedakan status sosial maupun kekuatan modal.
“Kalau pedagang kecil bisa ditindak karena tak sesuai aturan, bangunan besar yang melanggar izin juga harus ditertibkan. Jangan jadikan hukum alat untuk menindas yang lemah,” ujarnya.
Menambahkan pernyataan tersebut, Buang Alias Hadi Sucipto, tokoh lain dari GRAK, menyampaikan masukan kepada Pemkab Banyuwangi agar duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna merumuskan perda baru yang lebih tegas, termasuk kemungkinan sanksi pidana bagi pelanggar berat.
“Perlu ada terobosan hukum dengan ancaman pidana agar pelanggar benar-benar jera. Perda tak cukup hanya administratif jika tak bisa menertibkan korporasi besar,” ujarnya.
Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, GRAK menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami tidak akan berhenti. Jika keadilan tidak ditegakkan di Banyuwangi, kami akan bawa ini sampai ke KPK,” tutup Sulaiman.
#BanyuwangiAdil #TegakkanPerda #AntiKorupsi #SuaraRakyat #GRAKBersikap #HukumUntukSemua
