RADAR REPUBLIK.COM // Aktivis Filsafat politik, Raden Teguh Firmansyah menilai penujukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah saat ini merupakan cara Pemerintahan Dinasti Ipuk Fiestiandani dan sang Suami Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga pernah menjabat sebagai Menteri ManpanRB untuk merebut sebuah kompetisi Anggaran APBD.
“Jadi itu adalah peralatan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk mengendalikan APBD,” kata Raden saat ngopi bareng bersama puluhan Wartawan Banyuwangi. Senin (20/1/2025).
Menurutnya, total ada sekitar hampir 60 persen Plt kepala daerah baik itu bupati maupun SKPD lainya di Banyuwangi diangkat oleh Abdullah Azwar Anas dan istrinya selaku Bupati Ipuk Fiestiandani.
Raden mengatakan para Plt menjabat sebagai kepala Dinas selama 3 tahun ibarat Belanda menjajah Indonesia.
“Alasannya apa? Sementara kedaruratan. Mana ada darurat Belanda menjajah Rakyat Indonesia mulai dari kemiskinan dan kesehatan hingga kematian,” ujar dia.
Dia menegaskan bahwa dirinya tak masalah apabila jabatan Plt kepala daerah hanya dua minggu, ketimbang tahunan
“Plt sementara dua minggu oke, ini 2,5 tahun tanpa legitimasi (masyarakat),” ucap Raden.
Raden lalu menyentil kepala daerah yang membujuk masyarakat kesehatan akan terjamin untuk masyarakat miskin dengan dalih kesulitan ekonomi lalu membagi-bagi bantuan langsung tunai hingga rawat gratis untuk masyarakat miskin, membawa kartu BPJS.
“Apa fungsi Plt bagi-bagi kesehatan untuk masyarakat miskin? Buat membujuk masyarakat untuk tetap memilih dia sebagai kepala dinas kesehatan,” tegasnya.
Raden juga mengkritisi Plt, Amir Hidaya yang memecahkan rekor menjadi Plt Dinas Kesehatan selama kurang lebih 3 tahun, ibarat pemburu mengejar hewan kijang untuk menikmati daging gurinya
“Kalau ini harus di jalankan karena desakan moralitas demokrasi, dia juga siap karena dia sudah punya 60 persen (Plt) seluruh pemerintahan Banyuwangi, 80 persen pejabat di Banyuwangi. Jadi lengkaplah kemaksiatan politik istana,” imbuhnya.
Raden juga menilai Plt Dinas kesehatan. Amir Hidayat seperti penjajah jabatan milik Negara dan penjajah hak kesehatan Masyarakat yang harus mengikuti bobroknya aturan perawatan kesehatan untuk masyarakat Banyuwangi.
“Plt Dinas kesehatan. Amir Hidayat menurut saya tidak layak mengatur program untuk kesehatan masyarakat Banyuwangi, karena ia hanya memikirkan kesehatan jabatannya saja,” pungkasnya.
