Ini Upaya Pemerintah Hilangkan Kemiskinan Ekstrem dalam 2 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga 0 persen atau dihilangkan pada 2026 mendatang.

Menurut Budiman saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 0,8 persen.

“Kalau target Pak Prabowo sendiri dalam 2 tahun ke depan harus hilang kemiskinan ekstrem. 2026 harus 0 kemiskinan ekstrem. Sekarang sudah 0,8. Memang pada era Pak Jokowi sangat berhasil melakukan penanganan kemiskinan ekstrem sehingga tinggal 0,8,” ujar Budiman dalam acara “On Point With Adisty” Kompas TV, sebagaimana dilansir pada Sabtu (7/12/2024).

“Tinggal diturunkan saja dalam 2 tahun kita harus 0,” lanjutnya.

Baca juga: Akselerasi Pengentasan Kemiskinan lewat BP Taskin

Sementara itu, untuk angka kemiskinan di Indonesia menurut Budiman saat ini masih 9 persen.

Sehingga pada pemerintah mendorong angka kemiskinan bisa turun menjadi 5 persen pada 2029.

Budiman lantas menjelaskan, kemiskinan disebut ekstrem apabila ada kondisi di mana warga mengalami berbagai keterbatasan dalam kehidupan.

“Mereka yang memang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan mental, mungkin orang-orang yang memang sudah tua, atau juga difabel yang tidak bisa lagi bekerja jadi apapun misalnya,” ungkap Budiman.

“Kemudian mereka tidak ada skill segala macam, tidak ada sandaran sosial, tidak ada sandaran keluarga, lalu longkungan sosial tidak mendukung itu,” tuturnya.

Baca juga: BP Taskin Resmikan Rumah Produksi Gizi di Kabupaten Bogor

Oleh karenanya, BP Taskin mendorong agar warga yang mengalami kemiskinan ekstrem bisa mendapatkan kondisi hidup lebih baik.

Bukan dengan terus-menerus mendapatkan bantuan sosial (bansos), tetapi warga miskin ekstrem bisa diikutkan dalam ekosistem usaha atau bekerja di sektor industri

“Itu menjadi skema kita,” kata Budiman.

Dalam penjelasannya, Budiman juga mengungkapkan, total anggaran untuk program pengentasan kemiskinan pada 2025 mencapai Rp 560 triliun.

Jumlah tersebut merupakan total untuk berbagai program perlindungan sosial serta subsidi bagi warga.

Baca juga: Kenaikan PPN Barang Mewah Jadi 12 Persen, Budiman Sudjatmiko: Tidak Akan Membuat Orang Miskin

Adapun program pengentasan kemiskinan ditangani oleh 27 kementerian.

Namun, agar pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran, pemerintah saat ini sedang menyelesaikan penyusunan data tunggal penanggulangan kemiskinan.

Data yang nantinya bakal dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) itu rencananya bisa digunakan awal Januari 2025.

Nantinya akan dibuat aturan agar kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih bisa memakai data tunggal pengentasan kemiskinan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.