RADAR REPUBLIK.COM // Banyuwangi – Himbauan Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, agar masyarakat mengajukan pinjaman ke Himbara menuai kritik tajam. Bukannya solusi, himbauan tersebut justru dianggap memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Seorang pemimpin seharusnya menjadi pelindung, bukan agen pemasaran lembaga keuangan. Akar masalah pengangguran, UMR rendah, dan ketidakpastian ekonomi, diabaikan begitu saja.26-05-2025.
Ketidaktahuan Bupati terhadap sistem kredit SLIK OJK menunjukkan ketidakpekaan terhadap realita. Banyak warga kesulitan mengakses pinjaman karena skor kredit buruk, akibat berbagai faktor seperti cicilan macet atau kesalahan administrasi bank. Mengajak warga berutang tanpa memahami hal ini sama saja dengan memperparah masalah.
Kebijakan mendorong warga berutang tanpa menciptakan lapangan kerja adalah langkah yang picik dan berbahaya. Dengan apa mereka akan membayar cicilan jika penghasilan minim dan jaminan sosial tak memadai? Ini bukan solusi, melainkan jebakan utang yang menjerat. Rakyat butuh pekerjaan, harga pangan stabil, dan pemimpin yang memahami kesulitan hidup mereka.
Narasi “berutang ke bank negara aman” adalah propaganda yang menyesatkan. Realitanya, banyak yang ditolak bank dan beralih ke pinjaman online ilegal dengan bunga mencekik. Banyak pula yang terpaksa menjual aset untuk menutup cicilan. Himbauan ini membuka peluang moral hazard dan praktik rente yang merugikan rakyat.
Pertanyaan mendasar muncul: siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Ada kecurigaan adanya ekosistem rente terselubung, di mana rakyat sengaja dibiarkan terlilit utang untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Kegagalan berpikir sistemik ini harus segera dikoreksi. Literasi keuangan bukan sekadar tahu cara berutang, tetapi juga kapan harus menghindari utang.
Tugas pemerintah daerah adalah memastikan warganya tidak perlu berutang hanya untuk bertahan hidup. Bupati Banyuwangi seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi ekonomi, bukan mempromosikan pinjaman. Banyuwangi membutuhkan pemimpin yang mengurangi beban hidup rakyat, bukan menambah beban bunga.
(Redaksi)
