RADAR REPUBLIK.COM // Banyuwangi, 21 Mei 2025 — Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) kembali menjadi ruang dialektika publik dengan menggelar diskusi bertema “Meneguhkan Komitmen Bersama Mewujudkan Pendidikan yang Transparan, Bersih, dan Bebas dari Pungli di Banyuwangi.” Kegiatan ini berlangsung pada Rabu malam (21/5), pukul 19.00 WIB, di Jl. Kapten Pierre Tendean, Gang Rumah Kebangsaan No. 01–03, Karangrejo, tepatnya di timur Hotel Selamet, Banyuwangi.
Diketahui,diskusi publik ini menghadirkan narasumber penting, yaitu Kanit Tipikor Polresta Banyuwangi Iptu Karyono, dan Kasi Pidum Kejari Banyuwangi Agus Hariono. Mereka menyampaikan paparan terkait komitmen dan penegakan hukum atas praktik pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan.
Sosok yang mencuri perhatian malam itu adalah Eyang Kakung Darman, Ketua PGRI Banyuwangi. Dengan gaya ceplas-ceplos khasnya, Eyang Kakung Darman mengkritisi peran Komite Sekolah dalam pengumpulan sumbangan dari wali murid serta menyoroti pengelolaan Dana BOS yang dinilainya belum sepenuhnya transparan.
“Musyawarah itu penting, tapi harus ada dasar dan tujuannya yang jelas. Jangan sampai wali murid hanya dijadikan objek pungutan, tapi tidak tahu arah kegiatan sekolah,” tegas Mbah Darman.
Ia juga mengkritisi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menurutnya masih menyisakan banyak polemik, terutama dalam hal zonasi dan transparansi data penerimaan.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala sekolah SMA ,SMK ,SMP dan madrasah, pengurus komite, serta penggiat pendidikan dari berbagai kalangan. Diskusi berlangsung hangat dan dinamis, menunjukkan semangat kolektif untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang bersih dan akuntabel di Banyuwangi.
Dalam sambutannya, Ketua RKBK, Hakim Said, SH, menekankan pentingnya sinergi 3KO, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, sebagai kunci mendorong transformasi pendidikan yang bebas dari pungli.
(Redaksi)
