RADAR REPUBLIK.COM //
BANYUWANGI – Maraknya pemberitaan tentang tambang ilegal di Banyuwangi mendapat tanggapan dari Ketua KORALWANGI (Komunitas Pekerja Material Banyuwangi), M. Vahid Faiq. Menanggapi surat resmi bernomor 001/PETAWANGI/V/2025 dari Ketua PETAWANGI (Perkumpulan Pengusaha Tambang Kabupaten Banyuwangi), Rizqi Bagus Pratama, S.H., yang meminta Bupati Banyuwangi Ifuk Fiestiandani menindak tambang galian C ilegal, Vahid menyampaikan beberapa poin penting.
M Vahid FaiQ menilai pernyataan PETAWANGI bukan solusi utama. Ia menjelaskan bahwa anggota KORALWANGI sepakat mengurus izin resmi, namun terkendala proses perizinan yang rumit. Menurutnya, fokus seharusnya bukan hanya pada penindakan, tetapi juga pada penyederhanaan birokrasi perizinan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi penambang yang ingin beroperasi secara legal.
Ketua KORALWANGI menekankan pentingnya peran penambang yang sudah berizin untuk membantu penambang lain yang masih dalam proses pengurusan izin. Sosialisasi dan pendampingan terkait tahapan perizinan dinilai krusial untuk mendorong kepatuhan hukum. Ia juga menyoroti kebutuhan material pasir yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya di Banyuwangi. Jika hanya sedikit penambang berizin, kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi.
M Vahid FaiQ meminta Bupati Banyuwangi untuk adil dalam penertiban tambang ilegal. Penertiban tidak hanya ditujukan kepada penambang yang belum berizin, tetapi juga kepada penambang yang mengaku berizin. Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan legalitas izin, kepatuhan terhadap prosedur perizinan, dan pelaporan retribusi pajak yang sesuai dengan penjualan material di lapangan.
Lebih lanjut, Vahid mengingatkan dampak sosial ekonomi yang luas jika penertiban dilakukan secara represif tanpa solusi komprehensif. Banyak pekerja tambang yang bergantung pada mata pencaharian ini, dan penertiban yang tidak bijaksana dapat mengancam kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, solusi yang adil dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
KORALWANGI berharap Bupati Banyuwangi dapat memberikan solusi yang bijak dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat Banyuwangi yang bekerja di sektor pertambangan. Diperlukan pendekatan yang integratif, yang menggabungkan penegakan hukum dengan penyederhanaan birokrasi dan program pendampingan bagi penambang agar mereka dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab.pungkas,”
(Redaksi)
